BRMP Kepri Hadiri Rakorsin Pertanian dan Ketahanan Pangan Bersama HKTI Provinsi Kepulauan Riau
Bintan — Semangat memperkuat ketahanan pangan Kepulauan Riau kembali menggeliat dalam sebuah forum koordinasi yang melibatkan berbagai unsur strategis lintas sektor. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau turut hadir dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan pada hari Kamis (16/04/2026).
Rapat ini dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan yang mencerminkan luasnya dimensi ketahanan pangan — mulai dari unsur pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, hingga perwakilan petani. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala BRMP Kepulauan Riau, Rudi Hartono beserta tim, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan, Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Plt. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Kabupaten Bintan, Kejaksaan Negeri Bintan, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Polres Bintan, Asosiasi Peternak Unggas Bintan, para Direktur Utama berbagai BUMD di Kepulauan Riau, serta berbagai pihak lainnya.
Acara dibuka dan dimoderatori dengan hangat oleh Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Bintan, Setia Kurniawan, sebelum kemudian diserahkan kepada Billy K. Ombak selaku perwakilan HKTI Kepulauan Riau yang secara resmi membuka jalannya rapat. Rapat berjalan dinamis dengan membahas tiga agenda utama secara bergantian. Setiap pihak yang hadir diberikan ruang untuk memaparkan kondisi, kapasitas, dan kontribusi yang dapat mereka berikan dalam mendukung swasembada pangan dan kesejahteraan petani di Kepulauan Riau.
Agenda pertama terkait Pendataan Kebutuhan Pupuk Subsidi di Kabupaten Bintan, menjadi sorotan ketika HKTI menyuarakan aspirasi petani Bintan yang menginginkan penambahan kuota pupuk subsidi. Menanggapi hal ini, Kepala BRMP Kepulauan Riau, Rudi Hartono, memberikan penjelasan yang lugas sekaligus membuka pintu solusi bagi para petani.
"Silakan diajukan, karena pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian memang telah mengalami penurunan harga sebesar 20%. Namun pengajuannya harus melalui Kelompok Tani. Terkait pupuk subsidi dan Bantuan Pemerintah lainnya, prosesnya kini telah melalui BRMP berdasarkan Permentan terbaru. Ada tim verifikasi, dan koordinasinya dikerjakan bersama antara BRMP, Penyuluh Pertanian, dan Dinas Pertanian setempat," jelas Rudi Hartono.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi BRMP Kepulauan Riau untuk mensosialisasikan peran dan fungsinya sebagai balai besar yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pertanian — memastikan setiap program bantuan dapat mengalir tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan.
Sesi kedua membahas isu yang lebih luas tentang penguatan ketahanan pangan daerah. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, Iwan Berri Prima, menyoroti pentingnya kemandirian Kepri dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak. "Peternakan ayam pedaging dan petelur di Bintan adalah pondasi utama ketahanan pangan di Kepri. Karena itu, ketersediaan jagung pipil sebagai pakan ternak menjadi perhatian utama kami. Harapan kami, HKTI mampu memberdayakan petani untuk menanam jagung pipil, sehingga Kepri dapat memenuhi kebutuhan pakannya sendiri. Peran Bulog pun sangat kami harapkan untuk memastikan serapan gabah dan jagung dari petani dapat terlaksana dengan baik," papar Iwan Berri Prima.
Agenda ketiga tentang Pembahasan Pakan Ternak di Kabupaten Bintan melengkapi diskusi dengan membahas lebih spesifik persoalan pakan ternak di Kabupaten Bintan. Sesi ini memperkuat benang merah antara ketiga agenda — bahwa ketahanan pangan Kepri tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan ekosistem yang saling mendukung antara sektor tanaman pangan, peternakan, dan distribusi.
Rapat yang berlangsung khidmat ini ditutup setelah seluruh agenda berhasil dibahas secara menyeluruh. Lebih dari sekadar forum diskusi, Rakorsin ini menghasilkan dua output penting: penguatan sistem ketahanan pangan daerah dan penyelarasan program serta kegiatan antar instansi. Kehadiran berbagai unsur — dari aparat penegak hukum hingga asosiasi petani dan BUMD — mencerminkan bahwa mewujudkan swasembada pangan adalah pekerjaan bersama yang tidak bisa diemban oleh satu pihak saja. Dengan semakin eratnya koordinasi antar sektor, harapan untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang mandiri pangan semakin berada di jalur yang tepat.